Mobilisasi yg terstruktur sistematis dan masif tersebut berpotensi melanggar prinsip netralitas sebab bertujuan untuk mendukung keliru satu pasangan calon gubernur serta wakil gubernur tertentu.
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy (Foto: Merdeka.com/Nur Habibie).
bakeryrahmat.com, jakarta – partai demokrasi indonesia (pdi) perjuangan menemukan dugaan pelanggaran netralitas berupa mobilisasi ketua desa dan asn pada masa kampanye pemilihan gubernur jawa tengah 2024 yg beredar di 37 lokasi.
“puluhan laporan yang terjadi hampir merata di semua jawa tengah,” kata koordinator dpp pdip bidang reformasi sistem hukum nasional ronny talapessy pada semarang, sabtu (26/10/2024) seperti dilansir antara.
Diungkapkan ronny bahwa hampir seluruh temuan dugaan netralitas tersebut telah dilaporkan ke bawaslu.
Oleh karena itu, dia meminta bawaslu harus konsisten dan terus berlanjut pada melakukan penindakan-penindakan terhadap pelanggaran yg terjadi.
Ronny menambahkan bahwa pdi usaha telah meresmikan 10.000 posko hukum yg beredar pada berbagai daerah jawa tengah yg bertujuan untuk menerima laporan dugaan pelanggaran yg terjadi.
Ketua dpp pdi perjuangan mempersilakan masyarakat merekam, menyimpan, dan melaporkan ke pos-pos hukum tadi Bila menemukan dugaan pelanggaran pada masa kampanye pilkada ini.
Dia menggugah warga buat mampu beserta-sama mengawal aplikasi pilkada supaya berjalan langsung, umum , bebas, rahasia, jujur, dan adil.
“defleksi ini mampu terjadi karena adanya hegemoni kekuasaan yg tidak lagi menghiraukan hukum dan aturan,” tegasnya.
Mobilisasi asn
Sementara itu, ketua tim aturan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur jawa tengah andika perkasa-hendrar prihadi, john richard latuihamalo, mengungkapkan ada informasi perihal dugaan mobilisasi asn serta kepala desa pada luar provinsi ini.
“bawaslu harus cepat menanggapi syarat ini,” pungkasnya.
Pelanggaran
Sebelumnya, bawaslu provinsi jawa tengah menangani lebih kurang 40 pelanggaran hingga sebulan pelaksanaan kampanye pilkada 2024 di berbagai wilayah pada provinsi ini.
Ketua bawaslu provinsi jawa tengah muhammad amin berkata bahwa pelanggaran pilkada tersebut tidak hanya berkaitan menggunakan netralitas, tetapijuga dugaan pelanggaran administrasi serta sebagainya.
Beliau menilai ada peningkatan signifikan laporan dugaan pelanggaran dan masih berkembang.