Komarudin menyebutkan, sejatinya pdip tidak heran menggunakan tindakan kpk yang menersangkakan hasto. Pasalnya, hal tadi jua telah disampaikan oleh koordinator awam pdip megawati soekarnoputri bahwa partainya akan diacak-acak.
PDI Perjuangan menggelar konferensi pers menyikapi penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh KPK. (bakeryrahmat.com/Muhammad Radityo Priyasmoro)
bakeryrahmat.com, jakarta – koordinator dpp pdi perjuangan (pdip) komarudin watubun berkelakar soal status penetapan sekjen pdip hasto kristiyanto sebagai tersangka ialah ‘anugerah’ natal dari komisi pemberantasan korupsi (komisi pemberantasan korupsi).
Hal itu disampaikan komarudin ketika jumpa pers di kantor dpp pdip terkait perilaku resmi partai atas penetapan tersangka kpk terhadap hasto.
“komisi pemberantasan korupsi ini masalahnya kita lagi sibuk natalan, ini kita dikasih pemberian menggunakan sekjen masuk ditetapkan jadi tersangka,” kelakar komarudin kepada awak media, selasa (24/12/2024) malam.
Komarudin mengungkapkan, sejatinya pdip tidak heran menggunakan tindakan komisi pemberantasan korupsi yg menersangkakan hasto. Pasalnya, hal tadi juga telah disampaikan sang ketua umum pdip megawati soekarnoputri bahwa partainya akan diacak-acak.
“insiden ini mengonfirmasi apa yang disampaikan oleh ibu koordinator awam di lepas 12 desember bahwa partai akan diawut-awut (diacak-rambang) pada rencana kongres nanti. Jadi ini merupakan penegasan,” kata komaruddin.
“penetapan sekjen di hari ini adalah semakin mengukuhkan partai membenarkan apa yang disampaikan ketum,” imbuh beliau.
Senada menggunakan komarudin, ketua dpp pdip bidang reformasi hukum ronny tallapesy menduga ada upaya pemidanaan yg dipaksakan atau kriminalisasi sang komisi pemberantasan korupsi terhadap hasto. “kpk tidak mengungkapkan adanya bukti-bukti baru dari investigasi lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024,” kata ronny dalam kesempatan yang sama.
Dinilai Lantaran Lantang Kritisi Kekuasaan Jokowi
Ronny melanjutkan, Bila komisi pemberantasan korupsi menggunakan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice maka hal itu dievaluasi menjadi sesuatu yang diada-terdapat atau formalitas belaka.
“sebab alasan sesungguhnya asal menjadikan sekjen dpp pdi usaha menjadi tersangka merupakan motif politik,” tegas ronny.
Ronny mengungkapkan, motif politik yang dimaksud karena sekjen dpp pdi usaha tegas menyatakan sikap-sikap politik partai yang menentang upaya yang menghambat demokrasi, konstitusi, pula terhadap cawe-cawe, penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power di penghujung kekuasaan mantan presiden jokowi.
“bahkan, perilaku tegas ini baru terjadi minggu kemudian waktu partai merogoh perilaku yang tegas menggunakan memecat antara lain 3 kader yang dinilai telah merusak demokrasi serta konstitusi,” kata ronny.
KPK Dinilai Sengaja Bocorkan SPDP Hasto
Ronny pun semakim yakin, motif politik terdapat di kembali penetapan hasto sebagai tersangka ketika surat perintah dimulainya penyidikan (spdp) tampak menggunakan sengaja dibocorkan ke publik melalui media massa.
“politisasi aturan terhadap sekjen dpp pdi perjuangan ini pula diperparah menggunakan bocornya spdp pada media massa yang seharusnya bersifat rahasia serta hanya diberikan pada pihak yang terkait,” kata ronny menandasi.
Sebelumnya, sekjenpdip hasto kristiyanto dikabarkan telah menjadi tersangka terkait kasus suap paw mantan caleg pdip, harun masiku, yg ditangani komisi pemberantasan korupsi.
Berdasarkan tangkapan layar berasal dokumen yg diterima, penetapan hasto kristiyanto sebagai tersangka tercantum dalam surat perintah penyidikan angka sprin.Dik/153/dik.00/01/12/2024, tanggal 23 desember 2024.
Dalam tangkapan layar dokumen itu tertulis jua, bahwa tersangka hasto kristiyanto bersama-sama menggunakan harun masiku melakukan pemberian suatu pemberian atau janji pada wahyu setiawan selaku anggota komisi pemilihan awam (kpu) ri periode 2017-2022, beserta-sama dengan agustiani tio f terkait penetapan anggota dewan perwakilan rakyat ri terpilih 2019-2024, serta seterusnya.