Direktur tindak pidana siber badan reserse dan kriminal Polisi Republik Indonesia brigadir jenderal himawan bayu aji berkata kepolisian kesulitan menindak bandar judi online karena situs serta software selalu timbul dengan beragam nama. “setiap kami lacak aset dan muaranya asal ip (internet protocol) tapi selalu ke luar negeri sebab servernya di luar negeri,” kata bayu, selasa, 14 juli 2024.
Asosiasi fintech indonesia (aftech) menegaskan penolakan seluruh praktik yang berkaitan menggunakan judi online, termasuk dalam segala jenis layanan keuangan digital. ketua umum aftech, pandu sjahrir menyatakan kesepakatannya buat berkomitmen penuh dalam kolaborasi bersama kemenkominfo dalam menciptakan ekosistem keuangan yang bersih berasal penipuan judi online.
Fenomena maraknya judi online pada indonesia dalam kurun beberapa tahun terakhir menghasilkan pemerintah akhirnya turun tangan. presiden joko widodo atau jokowi kemudian menghasilkan satuan tugas atau satgas judi online sebagai upaya pemberantasan pada juni lalu. satgas ini diberi saat tugas enam bulan. tetapi, pemberantasan judi online tampaknya membutuhkan perjalanan panjang.
Adapun satgas judi online bekerja pada bawah pengawasan kementerian hukum dan hak asasi insan. pada menjalankan tugas, satgas ini terdiri berasal dua divisi. yaitu bidang pencegahan di bawah kewenangan kementerian komunikasi serta informatika (kemenkominfo) serta bidang penindakan di bawah wewenang kepolisian republik indonesia atau Polri.
Butuh bepergian panjang Karena di praktiknya,m kerja satgas judi online menemui poly aral. divisi pencegahan memang membagikan yang akan terjadi positif, di mana sejauh ini mereka dilaporkan berhasil menekan angka akses warga terhadap situs judi online hingga 50 persen. berdasarkan laporan ppatk (sentra pelaporan serta analisis transaksi keuangan) pada periode juli.
“Sesuai data asal ppatk pada 2024 intervensi satgas sudah berhasil menurunkan 50 persen akses warga terhadap judi online,” kata ketua harian bidang pencegahan satgas judi online, yg pula menteri komunikasi dan informatika budi arie setiadi, pada kamis, 25 juli 2024.
Tetapi, kendati berjuta-juta situs-situs judi online berhasil diblokir sang bidang pencegahan, nyatanya bidang penindakan tak bisa mengatakan serta membereskan siapa bandar pada pulang maraknya usaha haram ini pada indonesia. polisi bagai tak berdaya. ini ibarat membersihkan sampah namun membiarkan sumber sampahnya. alhasil, judi online permanen merajalela.
Koran tempo edisi rabu, 17 juli 2024 melaporkan, hambatan tidak mungkin menjaring bandar judi online Karena bisnis ini dikendalikan dari lain negara. berdasarkan pelacakan aset, divisi penindakan satgas judi online menemukan bahwa internet protocol address atau ip situs judi online yang beroperasi pada indonesia, servernya sebagian akbar berada asal luar negeri.
“Kami lacak aset serta muaranya dari ip (internet protocol address), akan tetapi itu selalu ke luar negeri sebab servernya pada luar negeri,” kata direktur tindak pidana siber badan reserse kriminal atau bareskrim kepolisian ri brigadir jenderal himawan bayu aji, selasa, 16 juli 2024.
Menurut himawan, Polri tidak mungkin beranjak sendiri dalam menindak para bandar, karena perlu melibatkan beberapa pemangku kepentingan buat mendapatkan solusi terbaik. paling tidak, istilah beliau, buat menangkap seseorang yg berada di luar negeri, Polri mesti bekerja sama dengan kepolisian di negara tempat pelaku bersembunyi. upaya diplomasi antar- pemerintah juga diharapkan, apalagi regulasi judi yang tidak selaras.
“Servernya ada di sana, IP-nya ada di sana, regulasinya berbeda,” ujarnya.
Ahli hukum pidana asal universitas jenderal soedirman, hibnu nugroho, beropini sama dengan himawan bayu aji. menurut beliau, penindakan bandar judi online tidak bisa dilakukan begitu saja karena setiap negara memiliki hukum tidak sama. di indonesia judi merupakan perbuatan ilegal sementara pada beberapa negara dilegalkan.
“Perbedaan negara menjadi hambatan karena sistem yang dianut,” katanya
Komisioner komisi kepolisian nasional (kompolnas) poengky indarti juga berkata disparitas aturan di tiap negara menjadi kendala primer dalam menindak bandar judi daring. Polisi Republik Indonesia dituntut menjalin kerja sama dengan kepolisian di negara kawasan bandar judi berada. proses ini tentu memakan ketika. apalagi bandar judi umumnya dilindungi pihak-pihak tertentu.
“Jadi, kerja sama dengan kepolisian di negara eksklusif tidak menjamin bandar judi mampu ditindak. Polri serta kepolisian negara teman juga punya banyak tantangan,” ujar poengky.