Pilkada jawa tengah 2024 sendiri menghadirkan permasalahan antar jenderal menjadi kandidat calon ketua daerah, yakni mantan panglima Tentara Nasional Indonesia jenderal andika perkasa serta mantan kapolda jawa tengah inspektur jenderal (irjen) ahmad luthfi.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin saat konferensi pers di Gedung KPU Jakarta. bakeryrahmat.com/
bakeryrahmat.com jakarta – komisi pemilihan awam (kpu) ri memetakan sejumlah titik rawan pada pilkada serentak 2024. Ada sejumlah faktor yg menjadikan sebuah wilayah masuk pada pengawasan lebih, galat satunya dikarenakan persaingan kandidat yang sengit, mirip pada jawa tengah.
Ya kami sudah mengatensi wilayah-daerah yg diidentifikasi rawan pertarungan, wilayah yg diidentifikasi rawan terjadinya apa lah ya, kerusuhan, serta seterusnya, terutama menggunakan pihak-pihak kepolisian, pihak keamanan,” ungkap ketua kpu ri mochammad afifuddin pada kota batu, jawa timur, sabtu (9/11/2024).
Ya kami telah mengatensi daerah-daerah yang diidentifikasi rawan permasalahan, daerah yg diidentifikasi rawan terjadinya apa lah ya, kerusuhan, dan seterusnya, terutama menggunakan pihak-pihak kepolisian, pihak keamanan,” celoteh ketua kpu ri mochammad afifuddin pada kota batu, jawa timur, sabtu (9/11/2024).
Sebab menurutnya, kpu ri meyakini momen pilkada serentak kali ini permanen akan menimbulkan letupan masalah lokal yg berpotensi meriah serta memanas, khususnya waktu pembukaan surat suara yg memicu akibat setelahnya.
“maka kami sangat intensif koordinasi dengan jajaran kepolisian, jajaran Tentara Nasional Indonesia. Tidak hanya urusan keamanan, termasuk urusan distribusi logistik buat lalu alat-indera alutsista yang sangat mungkin mendukung untuk distribusi logistik juga kami minta kerjasama menggunakan para pihak,” kentara beliau.
Pilkada jawa tengah 2024 sendiri menghadirkan konflik antar jenderal menjadi kandidat calon kepala wilayah, yakni mantan panglima Tentara Nasional Indonesia jenderal andika perkasa serta mantan kapolda jawa tengah inspektur jenderal (irjen) ahmad luthfi.
“sebagaimana rakor terakhir kemarin contohnya, ada kerawanan yg berkaitan menggunakan persaingan kandidat yang sangat ketat contohnya jawa tengah diklaim meriah. Kemudian terdapat kerawanan berasal sisi teritori serta juga kelaziman keamanan contohnya di wilayah papua, apalagi daerah otonomi baru kan papua tengah, papua selatan, papua induk, papua barat daya, papua barat serta papua pegunungan,” ungkapnya.
“ini pula diidentifikasi wilayah yang umumnya secara keamanan jua ada tantangan, jadi kami telah mengatasi daerah-wilayah tersebut,” afif menandaskan.
Pilkada Jawa Tengah 2024, Diharapkan Jangan sampai Diwarnai dengan Kampanye Hitam
Tensi politik di indonesia kian menghangat Lantaran helatan pilkada 2024 yg digelar serentak perlahan telah dimulai. Tak terkecuali pada jawa tengah.
Direktur eksekutif era politik (erapol) indonesia khafidlul ulum berharap, di tengah proses demokrasi di indonesia menuai sorotan publik, dibutuhkan para kandidat tidak menggunakan cara kampanye hitam, terlebih pada pilkada jawa tengah 2024.
“terkait menggunakan potensi kampanye hitam ya memang tidak diperbolehkan. Apakah itu soal membuat gosip bohong, atau menghasilkan gosip kebencian antar warga ,” kata dia, minggu (1/9/2024).
Berdasarkan khafidlul, kampanye negatif terlebih di helatan pilkada akan memantik persoalan yang dapat berbuntut panjang.
Dia mengungkapkan, alangkah lebih baik Jika tenaga para peserta di pilkada 2024 digunakan buat menyampaikan gagasan serta solusi.
Sebagai akibatnya nantinya warga mampu memilih dan menetapkan pilihan menggunakan pertimbangan baik. Bukan sebab kampanye jahat yg bisa menimbulkan perpecahan.
“kampanye hitam itu kan akan memecah belah serta itu nanti tidak hanya dampaknya sekarang, agak usang. Kalau itu nanti digoreng terus, kan nanti akan menggumpal gitu kan. Sebagai akibatnya itu menjadi bibit pertengkaran, adu domba di tengah masyarakat,” pungkasnya.
Jika Calon Tunggal Kalah di Pilkada 2024, Ini yang Terjadi
“Bila nanti diselenggarakan pada tahun berikutnya berarti pemilihan akan diselenggarakan di bulan november 2025,” istilah idham waktu dihubungi di jakarta, minggu (1/9/2024).
Idham mengatakan, sesuai hukum yang ada, calon tunggal pada pilkada 2024 wajib memperoleh lebih dari 50 % bunyi legal, dan Jika tak maka wilayah tadi dipimpin sang penjabat.
“Jika hasil pemilihan nanti, pada mana calon tunggal tak memperoleh bunyi lebih dari 50 %, maka pemerintah menugaskan penjabat gubernur, bupati, atau wali kota,” kata dia mirip dilansir asal antara.
Idham mengungkapkan, sinkron aturan yg tercantum itu terdapat 2 alternatif waktu calon tunggal tidak bisa memperoleh lebih berasal 50 % bunyi legal.
Berdasarkan dia, dua alternatif tadi yaitu mengadakan pilkada ulang pada tahun berikutnya, serta bisa pula kebijakan itu dilaksanakan sinkron jadwal yang termuat dalam peraturan perundang-undangan sinkron pasal 3 ayat 1 uu angka 8 tahun 2015 pada mana penyelenggaraan pilkada dilaksanakan setiap 5 tahun sekali.
“berarti terdapat dua cara lain tahun penyelenggaraan pilkada diulang kembali pada tahun berikutnya, atau dilaksanakan sinkron menggunakan jadwal yang dimuat pada peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Idham menambahkan, hingga tanggal terakhir registrasi yaitu pada 29 agustus 2024 terdapat 43 calon tunggal terdiri berasal satu provinsi, 5 kota, dan 37 kabupaten.