Bahan Keluhan Rakyat Rahmat

Komisi pemberantasan korupsi periksa auditor bpk, usut dugaan suap rp12 miliar wtp kementan

Spread the love

Kpk (kpk) masih terus menyidik masalah tindak pidana pembersihan uang (tppu) mantan menteri pertanian (mentan) syahrul yasin limpo (syl).

ubir Baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tessa Mahardika Sugiarto. (Merdeka.com/Rahmat Baihaqi)

bakeryrahmat.com, jakarta komisi pemberantasan korupsi (kpk) masih terus mengusut masalah tindak pidana pencucian uang (tppu) mantan menteri pertanian (mentan) syahrul yasin limpo (syl), salah satunya masalah dugaan suap senilai rp12 miliar buat status masuk akal tanpa pengecualian (wtp) kementan yang melibatkan anak buah anggota iv badan pemeriksa keuangan (bpk) ri haerul saleh.

Juru bicara kpk tessa mahardhika menyampaikan, tim penyidik melakukan investigasi terhadap auditor utama pada auditorat primer keuangan negara iv bpk, syamsudin.

“saksi didalami terkait dengan liputan persidangan terkait opini wtp kementerian pertanian,” ujar tessa ketika dikonfirmasi, rabu (30/10/2024).
Menurut tessa, pemeriksaan terhadap syamsudin dilakukan di selasa, 29 oktober 2024 di gedung komisi pemberantasan korupsi, kuningan, jakarta selatan. Tetapi begitu, beliau belum menyampaikan info lebih lanjut terkait hasil dari pemeriksaan tersebut.

Termasuk pula belum mengatakan ketika investigasi terhadap haerul saleh, yang namanya sempat diklaim dalam sidang tipikor dengan saksi sekretaris direktorat jenderal prasarana serta sarana pertanian (sesditjen psp) kementan hermanto, pula sekretaris jenderal (sekjen) kementan kasdi subagyono.

Sebelumnya, sekretaris jenderal (sekjen) kementerian pertanian (kementan), kasdi subagyono, blak-blakan soal adanya permintaan berasal badan pemeriksa keuangan (bpk) uang rp12 miliar demi meraih opini masuk akal tanpa pengecualian (wtp). Kpk (komisi pemberantasan korupsi) bakal mendalami hal tadi.

“akan didalami sama penyidik,” istilah juru bicara (jubir) kpk, tessa mahardika sugiarto, saat dikonfirmasi, minggu (23/6/2024).

Tessa mengatakan sidang masalah pemerasan dan gratifikasi eks menteri pertanian syahrul yasin limpo (syl) dkk sampai saat ini masih bergulir di meja hijau.

Berbagai kabar di persidangan yg terkuak, salah satunya soal permainan berasal bpk itu bakal didalami terlebih dulu.

“semua gosip dalam liputan persidangan akan didalami penyidik dalam pembuktian kasus yg masih berjalan maupun jika ada pengembangan,” ujar tessa.

Ada Permintaan dari BPK Rp12 Miliar untuk Dapat Opini WTP

Saat ini, Kasdi Subagyono merupakan salah satu tersangka korupsi di Kementerian Pertanian. (merdeka.com/Arie Basuki)

Pada sidang lanjutan pekerja tadi di pengadilan negeri (pn) tindak pidana korupsi (tipikor) jakarta pusat, kasdi mengaku ada permintaan asal bpk rp12 miliar. Uang itu ditujukan agar kementan dapat meraih opini wtp.

Awalnya, anggota majelis hakim melontarkan pertanyaan terkait berapa kali sekjen kementan kasdi subagyono atau serta jajaran kementan bertemu menggunakan pihak bpk.

“pada rangka mengamankan laporan temuan laporan keuangan?” tanya anggota majelis hakim dalam sidang, rabu (19/6/2024).

“opini wtp itu,” jawab kasdi yang pula ialah saksi mahkota.

“iya, pernah rendezvous dengan pihak bpk dalam rangka mengamankan itu?” tanya pulang lagi anggota majelis hakim.

“pada ketika itu, pertama ada rapat dengan bpk, antara pak menteri dan semua eselon i datang ke sana. Kemudian terdapat pembicaraan empat mata, saya tidak tahu isinya. Antara pak menteri menggunakan anggota iv, pak haerul saleh,” jawab kasdi.

“nah, kemudian sehabis itu, kami diminta untuk antisipasi terkait dengan wtp ini, maka itu saya koordinasikan menggunakan eselon i, yang mulia,” sambungnya.

Saat itulah, kasdi menyebut, terkait uang rp12 miliar yang semula hanya meminta uang sebesar rp10 miliar.

“pada saat posisi itu yg saya pahami memang ada beberapa yg telah terjadi pertemuan antara dirjen psp menggunakan satu orang auditor bpk. Stafnya pada bpk, pak victor namanya jikalau aku tidak keliru, itu telah bertemu. Pada waktu itu, asal situlah aku dapat info dari dirjen psp terdapat permintaan uang, permintaan uang sejumlah rp10 miliar. Awalnya rp10 miliar, lalu tambah dua sebagai rp12 miliar,” ujar kasdi.

“buat?” tanya anggota majelis hakim.

“buat mengamankan supaya menerima wtp,” jawab kasdi.

Exit mobile version