Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah memberhentikan 66 penyelenggara Pemilu sepanjang tahun 2024.
Ilustrasi logo DKPP. Foto (Istimewa)
bakeryrahmat.com jakarta – dewan kehormatan penyelenggara pemilu (dkpp) telah memberhentikan 66 penyelenggara pemilu sepanjang tahun 2024 karena terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu.
Selain itu, dkpp juga memberikan hukuman berupa peringatan pada 253 penyelenggara pemilu lainnya, berdasarkan data sampai 9 desember 2024.
Koordinator dkpp, heddy lugito, menegaskan bahwa eksistensi dkpp bukan semata-mata untuk menghukum, melainkan buat menjaga integritas penyelenggara dan institusi penyelenggaraan pemilu.
Bila ada satu, dua, hingga ratusan (penyelenggara) yang pada sanksi dkpp, bukan semata-mata buat menghukum. Tetapi supaya marwah penyelenggara kita permanen terjaga menggunakan baik,” kata heddy lugito, senin (16/12/2024).
Heddy mengungkapkan, dkpp selalu merespons cepat pengaduan dugaan pelanggaran kepp. Jika hal tadi dibiarkan, mampu berdampak panjang hingga menurunkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga pemilu.
“tidak semua penyelenggara yang disidang (sang dkpp) diberi sanksi, 51 persen di antaranya justru direhabilitasi. Jadi tak usah khawatir jikalau nanti disidang dkpp,” jelasnya.
Terkait dengan jumlah aduan yang membanjiri dkpp sepanjang 2024, berdasarkan heddy, bukan semata-mata karena terjadi pelanggaran oleh penyelenggara pemilu. Melainkan kesadaran publik akan pentingnya mempunyai penyelenggara pemilu yang berintegritas serta profesional.
Dkpp mendapatkan 687 pengaduan dugaan pelanggaran kepp pada tahun 2024. Lonjakan pengaduan tercatat terjadi di bulan maret (98), mei (79), oktober (73), april (72), serta november (72) seiring menggunakan pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak 2024.
3 Provinsi Minim Aduan
Ilustrasi pemilu, pilkada, pilpres. (Photo by Element5 Digital on Unsplash)
Selain itu, heddy jua mengungkapkan setidaknya terdapat tiga provinsi di indonesia yang minim aduan dugaan pelanggaran kepp. Diantaranya yogyakarta, bali, dan kalimantan tengah.
“kesadaran publik buat mengingatkan kita menjadi penyelenggara pemilu semakin tajam serta terbangun, sehingga terus menjadi sorotan,” katanya.
Sementara itu, pada rangka mendukung penegakan kepp, sekretariat dkpp terus berinovasi sebagai lembaga peradilan etik melalui transformasi ke sistem digital. Langkah tersebut menjadi bentuk layanan yg lebih responsif bagi pencari keadilan.
Sekretaris dkpp david yama berkata, beberapa terobosan dilakukan kesekretariatan dkpp, antara lain penerapan monitoring dashboard, penggunaan software sietik, dan call centre 15000101.
“penerapan monitoring dashboard, penggunaan perangkat lunak sietik, serta call centre akan terus diperkuat demi mewujudkan pelayanan digital bagi pencari keadilan,” tegasnya.
Reporter: Muhammad sumbul
Asal: bakeryrahmat.com