Komisi pemberantasan korupsi (kpk) menggeledah sebuah rumah di kota ternate, maluku utara, menjadi bagian berasal pengumpulan indera bukti pada penyidikan dugaan tindak pidana pembersihan uang (tppu) abdul gani kasuba.
Kpk menetapkan gubernur maluku utara abdul gani kasuba menjadi tersangka kasus dugaan suap pengadaan proyek dan jual beli jabaan di pemerintah provinsi (pemprov) maluku utara. (liputan6.Com/herman zakharia)
bakeryrahmat.com, jakarta – komisi pemberantasan korupsi (komisi pemberantasan korupsi) menggeledah sebuah tempat tinggal pada kota ternate, maluku utara, menjadi bagian berasal pengumpulan indera bukti pada penyidikan dugaan tindak pidana pembersihan uang (tppu) menggunakan tersangka mantan gubernur maluku utara, abdul gani kasuba (agk).
“penggeledahan dilakukan di rumah milik keliru satu famili agk terkait penyidikan kasus tppu menggunakan tersangka agk, mantan gubernur maluku utara,” ujar juru bicara kpk, tessa mahardhika, saat dikonfirmasi di jakarta, selasa (1/10/2024).
Dalam penggeledahan tersebut, penyidik kpk menyita barang bukti berupa dokumen, uang tunai, serta barang bukti elektronika yg diduga berkaitan menggunakan kasus yang sedang disidik. Tetapi, jumlah uang tunai yg disita belum dirinci.
“pada penggeledahan tersebut, ditemukan barang bukti dokumen, uang tunai, serta barang bukti elektro lainnya yg diduga terdapat kaitannya menggunakan akibat tindak pidana tersebut pada atas,” tambahnya. Mirip dilansir berasal antara.
Vonis abdul gani kasuba
Gubernur maluku utara abdul gani kasuba berjalan keluar ruang konferensi pers di gedung merah putih komisi pemberantasan korupsi, rabu (20/12/2023). (bakeryrahmat.com/herman zakharia)
Sebelumnya, majelis hakim pengadilan tipikor pada pengadilan negeri (pn) ternate menjatuhkan vonis 8 tahun penjara kepada abdul gani kasuba pada masalah suap serta gratifikasi di lingkungan pemprov maluku utara.
“menetapkan terdakwa abdul gani kasuba buat membayar uang pengganti sebanyak rp109,056 miliar serta 90.000 dolar amerika serikat, menggunakan ketentuan Bila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama satu bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap,” kata koordinator majelis hakim, kadar nooh, pada sidang putusan pada pn ternate, kamis (26/9).
Sidang perkara nomor 11/pid.Sus-tpk/2024/pn tte tersebut dipimpin oleh hakim ketua kadar noh, bersama hakim anggota budi setyawan, khadijah a. Rumalean, samhadi, serta yakob. Terdakwa agk serta jaksa penuntut umum (jpu) diberikan kesempatan buat menyatakan sikap terkait putusan tersebut.
Tambahan hukuman
Majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa denda sebanyak rp300 juta dengan subsider 6 bulan kurungan. Selain itu, Jika agk tidak mampu membayar uang pengganti, hartanya akan disita sang jaksa serta dilelang. Bila mal tidak mencukupi, agk akan dikenai hukuman tambahan penjara selama 3 tahun 6 bulan.
Sebelumnya, jpu kpk menuntut agk menggunakan pidana penjara 9 tahun 6 bulan, serta hukuman rp300 juta menggunakan subsider 6 bulan kurungan.
Sesudah vonis dibacakan, terdakwa agk menyatakan pikir-pikir untuk melakukan upaya hukum selanjutnya. Hal yg sama pula disampaikan sang jpu komisi pemberantasan korupsi, greafik, yg menyatakan bahwa pihaknya akan mempertimbangkan langkah aturan dalam tujuh hari ke depan.
Infografis gubernur maluku utara abdul gani kasuba terjaring ott komisi pemberantasan korupsi. (bakeryrahmat.com/abdillah)