Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani membantah pihaknya menyalahkan kritik PDIP terkait kenaikan PPN menjadi 12 persen.
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menghadiri konsolidasi Pemenangan Satu Putaran bersama kader Gerindra Sumatera Barat pada Selasa (30/1/2024). (Foto: Istimewa).
bakeryrahmat.com jakarta – sekretaris jenderal (sekjen) partai gerindra ahmad muzani membantah pihaknya menyalahkan kritik pdip terkait kenaikan ppn menjadi 12 persen. Namun, beliau mengingatkan rencana kenaikan ppn 12 persen sudah menjadi kesepakatan beserta oleh lebih banyak didominasi fraksi pada dpr, termasuk pdip.
“enggak, aku baca semuanya, aku ikutin semuanya. Cuma teman-teman gerindra ingin mengatakan bahwa ini kan undang-undang yg juga disetujui bersama, diinisiasi beserta,” istilah muzani pada kompleks parlemen senayan, jakarta, senin (23/12/2024).
Muzani meminta seluruh parpol buat tidak saling menyalahkan. Menurutnya, presiden ri prabowo subianto akan mendapatkan seluruh masukan terkait ppn 12 persen.
Kesannya ya ini kan produk bersama, gitu loh kira-kira. Kalau mau beri pandangan ya pandangan saja gitu, kira-kira seperti itu,” ujar muzani.
Sebelumnya, koordinator dpp pdip deddy yevri sitorus menegaskan partainya bukan inisiator kenaikan ppn sebagai 12 %. Dia mengungkapkan rencana kenaikan ppn 12 % itu sebelumnya diusulkan sang pemerintah ketika presiden ke-7 ri joko widodo menjabat.
Lalu, fraksi pdip di dewan perwakilan rakyat ri ditunjuk sebagai koordinator panitia kerja (panja) buat membahas planning itu.
“jadi salah alamat jika dibilang inisiatornya pdi perjuangan, karena yang mengusulkan kenaikan itu adalah pemerintah (era presiden jokowi) serta melalui kementerian keuangan,” kata deddy dikutip senin (23/12/2024).
Kondisi Ekonomi RI
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Yevri Hanteru Sitorus. (Foto: Istimewa).
Deddy menyebutkan, uu tersebut pada ketika itu disetujui menggunakan asumsi bahwa syarat ekonomi indonesia serta global sedang dalam syarat safety.
Tetapi, dia menyebut kondisi ekonomi indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Hal ini dipandang asal daya beli warga yang terpuruk, badai phk pada sejumlah wilayah, sampai nilai tukar rupiah terhadap dollar yang terus naik.
“jadi sama sekali bukan menyalahkan pemerintahan pak prabowo, bukan, karena memang itu sudah given dari kesepakatan periode sebelumnya,” ujar deddy.