Bawaslu kabupaten sukabumi melakukan pemetaan tps yg dievaluasi rawan, setidaknya terdapat 312 tps terdata terkendala jaringan.
Warga saat mengikuti simulasi pemilihan dan pemungutan suara di Lapang Merdeka Kota Sukabumi, digelar oleh KPU Kota Sukabumi (bakeryrahmat.com/Fira Syahrin).
bakeryrahmat.com, sukabumi – badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) kabupaten sukabumi mencatat ada 4.312 kawasan pemungutan bunyi (tps) yg tersebar pada daerah kabupaten sukabumi. bawaslu mengidentifikasi sejumlah tps masuk ke pada kategori rawan pada perhelatan pilkada 2024. hal ini dilakukan menjadi upaya asal bawaslu sebagai bentuk supervisi dan pencegahan potensi pelanggaran serta memastikan proses pilkada serentak ini berjalan lancar.
Ketua divisi pencegahan partisipasiWarga dan humas bawaslu kabupaten sukabumi, muhammad muidul fitri athoilah (mufa) menunjukan, pemetaan kerawanan itu dilakukan terhadap 8 variabel dan 22 indikator, diambil asal 381desa dan lima kelurahan di 47 kecamatan yang melaporkan kerawanan tps di wilayahnya. “dari hasil pemetaan dan identifikasi, didapati ada 8 indikator tps rawan yg paling banyak terjadi, 14 indikator tps yang poly terjadi, dan 1 indikator yang tidak poly terjadi tetapi permanen perlu diantisipasi,” kata mufaPada keterangannya, minggu (24/11/2204).
Dia mengungkapkan, variabel serta indikator tps rawan antara lain, penggunaan hak pilih (dpt) yang tak memenuhi syarat, dptb, dpk, serta kpps pada luar domisili, keamanan (riwayat kekerasan intimidasi). kemudian, kampanye (politik uang, ujaran kebencian di lebih kurang tps). termasuk, netralitas (penyelenggara, asn, Tentara Nasional Indonesia/Polri, ketua desa, perangkat desa). logistik (riwayat kerusakan, kekurangan atau kelebihan, tertukar atau keterlambatan).
Dan lokasi tps (sulit dijangkau, rawan mala, dekat denganLembaga pendidikan/pabrik/perusahaan, dekat dengan posko/ rumah tim kampanye peserta pemilu, atau lokasi spesifik). termasuk jaringan listrik serta internet. berasal indikator tersebut, bawaslu kabupaten sukabumi memetakan potensi tps rawan yg paling poly terjadi dengan rincian 1.106 tps terdapat pemilih dpt yg telah tidak memenuhi kondisi, 356 tps yg ada pemilih tambahan (dptb), 594 tps yg terdapat pemilih disabilitas yg terdaftar pada dpt, 249 tps yg ada kpps yang merupakanPemilih di luar domisili tps tempatnya bertugas.
Lalu, sebanyak 312 tps terdapat hambatan jaringan internet di lokasi, 94 tps yg berada di dekat posko/rumah tim kampanye peserta pemilu, 28 tps yang ada potensi daftar pemilih spesifik (dpk) serta 37 tps pada daerah rawan bencana. “selain itu terdapat juga 23 tps yg terkendala peredaran listrik di lokasi tps, 53 tps dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih, 50 tps sulit dijangkau, 7 tps yang didirikan pada daerahKonflik, 26 tps memiliki riwayat praktik anugerah uang serta barang di masa kampanye dan masa tenang pada kurang lebih lokasi tps, 1 tps memiliki riwayat peristiwa kekerasan di tps,” jelasnya.
9 TPS Miliki Riwayat Intimidasi
Lebih lanjut, pihak bawaslu kabupaten sukabumi jua mengatakan bahwa ada 9 tps yg mempunyai riwayat terjadi intimidasi pada penyelenggara pemilu, 22 tps dekat daerah kerja (tambang dan pabrik), 55 tps mempunyai riwayat kekurangan atau kelebihan serta bahkan tidak tersedia logistik di saat pemungutan suara.
Selain itu terdapat 4 tps mempunyai riwayat kerusakan logistik pemilu, 1 tps yang asn, TNI/Polri, ketua desa/perangkat desa melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan pesertaPemilu, 10 tps di lokasi khusus, 3 tps memiliki riwayat pemungutan suara ulang (psu) atau penghitungan surat suara ulang (pssu) serta 2 tps yg terdapat anggota kpps yang berkampanye buat peserta pemilu.
Masih kata mufi, pemetaan tps rawan ini sebagai bahan bagi bawaslu, kpu, pasangan calon, pemerintah, aparat penegak aturan, pemantau pemilihan, media dan seluruh masyarakat di semua strata buat memitigasi supaya pemungutan suara lancar tanpa gangguan yang dapat menghambat pemilihan ygDemokratis.
“sesuai peta kerawanan tadi, bawaslu melakukan seni manajemen pencegahan dengan melakukan patroli pengawasan pada daerah tps rawan, melakukan koordinasi serta konsolidasi pada pemangku kepentingan terkait, sosialisasi serta pendidikan politik pada masyarakat, hingga berkolaborasi menggunakan pemantau pilkada pemilihan, pegiat kepemiluan, organisasi masyarakat dan pengawas partisipatif,” ujarnya.
Bawaslu kabupaten sukabumi membuka posko pengaduan rakyat pada setiap level yg mampuDiakses warga , baik secara offline juga online. pihaknya merekomendasikan kpu untuk menginstruksikan pada jajaran pps serta kpps buat melakukan antisipasi kerawanan tadi, serta berkoordinasi menggunakan semua stakeholder, baik pemda, aparat penegak aturan, tokoh rakyat, dan stakeholder lainnya.
Menjadi galat satu upaya buat melakukan pencegahan terhadap kerawanan yg berpotensi terjadi di tps, baik gangguan keamanan, netralitas, kampanye pada hari pemungutan bunyi,Potensi bencana, keterlambatan distribusi logistik, juga gangguan listrik serta jaringan internet.
“rekomendasi lainnya yaitu melakukan layanan pemungutan serta penghitungan suara sinkron ketentuan dan memprioritaskan grup rentan, serta mencatat data pemilih dan penggunaan hak pilih secara akurat. tentunya diadaptasi menggunakan syarat faktual dan akibat pencermatan data potensi tps rawan,” tuturnya.
KPU Bersurat ke PLN Memastikan Aliran Listrik Aman hingga Tahapan Pilkada Selesai
Ketua kpu kabupaten sukabumi, kasmin belle menyampaikan, uji coba terhadap sistem perhitungan suara sirekap masih terus dilakukan. terutama di wilayah yg rawan terkendala jaringan atau blankspot.
“masih menunggu asal sirekap ini dicoba diuji coba tapi masih terkendala di sistemnya. nantinya pada hari h ini kita masih menunggu arahan asal kpu ri terkait dengan pengisian pada perangkat lunak sirekap ini,” ujar kasmin belle, dikonfirmasi senin (25/11/2024).
Pihaknya menilai, kekuatan jaringan internetYg mendukung proses pemungutan bunyi pada aplikasi pilkada 27 november 2024 nanti tidak tanggal berasal sumber pembangit listrik. sebab itu, pihak kpu melayangkan permintaan pada pln supaya tenaga listrik permanen terjaga sampai masa perhitungan surat suara selesai.
“kalau untuk jaringan masih stabil bila kemarin wilayah selatan mirip kecamatan cidadap itu yang mangkat lampu, tapi kita telah menyampaikan surat ke pln buat pada tanggal 27 ini sampai dengan sesudah rekap pada tingkat pps jangan sampaiMati lampu,” jelasnya.
Pihak kpu belum mendata secara rinci jumlah daerah yang masuk kategori blankspot. kendati demikian, pihaknya sudah mengantisipasi menggunakan meminta penambahan jaringan internet kepada kominfo sukabumi, menggunakan mengacu di data pemilu sebelumnya.
“kemarin kita juga posisinya buat minta penambahan jaringan di kominfo terkait itu buat penambahan jaringan seperti waktu pada pemilu kemarin untuk mengantisipasi hambatan jaringan,” tuturnya.
“h-1 bergesekan logistik ke kppsSekalian kita buat follow up pertarungan ini , jadi dari desa bergeser sekalian ini buat follow up terkait jaringan sirekap di hari h,” sambung beliau.